Percepat Industri Perikanan, KKP Perkuat Kerjasama Kembangkan Inovasi

Home, Nasional

Jakarta, inspiras1nusantara, Demi mewujudkan Instruksi Presiden (Inpres) nomer 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung industry perikanan melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan KKP untuk mendorong perkembangan inovasi sector kelautan dan perikanan di Indonesia adalah dengan memperkuat kerjasama dengan negara lain seperti, Norwegia dan Denmark. Keduanya dikenal sebagai negara pelopor dalam bidang kemaritiman di dunia.

Kerjasama itu, KKP berkolaborasi dengan Kedubes Denmark dan Norwegia serta Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan bersama Marine and Fisheries Business and Investment Forum, “Indonesian, Danish and Norwegian Maritime Innovation, di kantor KKP, Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kerjasama dengan Kedubes Norwegia dan Denmark, dan Kemenhub (foto: linda herawati)

Acara ini merupakan tindaklanjut kunjungan pemerintah Denmark dan Norwegia ke Jakarta pada tahun 2015. Serta kelanjutan bisnis dan investasi yang telah diselenggarakan KKP Januari lalu. Saat itu mengundang Kedubes Norwegia dan Denmark untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas dalam lingkup perikanan tangkap, pengawasan laut, sistem rantai dingin, dan industry pengolahan.

“Acara ini untuk meningkatkan kerjasama bisnis dan minat investasi antar pelaku usaha Indonesia, Norwegia, dan Denmark melalui forum business to business dan government to business”, ujar Susi Pudjiastuti dalam sambutannya.

33 perusahaan dari Denmark dan Norwegia hadir, mereka akan memberikan penawaran kerjasama bisnis dan investasi ke pemerintah Indonesia. Dan pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan baik swasta maupun BUMN.

Kerjasama yang disepakati adalah tentang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, guna aksesbilitas percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan diantaranya eks cantrang dan pelayanan perijinan terpadu. Penandatangan dilakukan di kantor KKP, Jakarta.

“Ruang lingkup kerjasama ini, meliputi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, percepatan pelaksanaan hasil pengukuran ulang kapal penangkap ikan, gelar operasi bersama, harmonisasi tatanan zonasi pelabuhan dan lainnya, yang mendukung program pemerintah”, tandas Susi.

Tindaklanjut kerjasama itu, akan dibuat Surat Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan, tentang pembentukan sistem administrasi manunggal satu atap di bidang perikanan (Samsat Perikanan).linda.

Leave a Reply