Menkopolhukam Kunjungi Korps Marinir, Keterlibatan Militer Tangani Terorisme Dilindungi Undang-undang

Home, Nasional

Jakarta, inspiras1nusantara, Tak lama lagi militer bakal dilibatkan dalam penanganan aksi teror, dalam hal itu pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai aturan tersebut. Menurut Menkopolhukam, peraturan itu dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomer 5 tahun 2018 yang mengatakan dalam hal-hal tertentu tindak pidana teror bisa dikatakan aksi terorisme, aksi teror tertentu itu karena sifatnya, tempatnya, atau skalanya dimana Polri tak bisa masuk ke sana.

Hal itu diungkap Profesor, DR Machfud MD, saat mengunjungi markas Marinir, Cilandak, Jakarta. Menurutnya, menyangkut hukum internasional, gesekan antara dua negara dari teror itu. Polisi tidak bisa serta merta masuk menangani itu. Jika teror terjadi di zona laut ekseklusif kalau bukan TNI tidak bisa, karena itu kita ingin keterlibatan TNI dilindungi Undang-undang.

“Memang ada kebutuhan real yang nyata, sehingga harus ada batas-batas itu jelas, ketika ia (teror-red) menjadi hukum ini urusan Polisi ketika dia aksi terorisme maka militer bisa masuk atas perintah Presiden. Setelah dibicarakan dengan Polri, BNPT, dan sebagainya sesudah sampai batas tertentu ini tidak lagi urusan Polisi”, tandasnya.

Ditambahkan, hal itu sudah disosialisasikan pihaknya ke partai politik, lintas Kementerian dan lembaga, memang tidak ada pilihan lain melainkan Perpres ini harus segera dikeluarkan. Seharusnya menurut Undang-undang Perpres ini sudah dikeluarkan tanggal 21 Juni 2019 tapi saat tengah ada keriuhan Pileg dan Pilpres, ditambah lagi saat ini disibukan dengan pandemi covid. Namun pemerintah tidak akan menunda pembahasan itu tapi sebaliknya terus melanjutkan proses pembahasan Perpres tersebut.

Menkopolhukam RI menyampaikan rasa besar hatinya karena TNI khususnya TNI AL mempunyai pasukan khusus anti teror yang mempunyai kemampuan teknik yang didukung oleh peralatan yang cukup memadai.

“Yang terpenting adalah mereka mempunyai semangat berjuang yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan Negara Republik Indonesia yang diraih kemerdekaannya dengan susah payah dan kita tinggal mewarisi dengan menikmatinya. Tanggung jawab kita sebagai anak bangsa bagaimana menjaga kemerdekaan, kedaulatan, kemakmuran, serta memajukan berdasarkan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Lanjutnya, era reformasi ini pertahanan dan keamanan harus diletakkan dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia yang sudah masuk dalam undang-undang dan juga sudah dijadikan bekal bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya. Hari ini saya melihat bahwa prajurit TNI sudah mempunyai buku saku tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional,” Jangan ada lagi kecurigaan bahwa militer anti hak asasi.linda.

Leave a Reply