KKP Tak Bisa Tolak Perpanjang Ijin PT TWBI

Home, Nasional

Jakarta, inspiras1nusantara, Banyak rumor di medsos soal perpanjangan ijin lokasi oleh PT TWBI ke KKP, dimana mereka minta untuk tidak memperpanjang ijin, bahkan ada yang menduga KKP terima suap. Menteri Susi Pudjiastuti dalam keterangannya mengatakan, pihak taidak bisa menolak perpanjangan ijin karena belum ada payung hukum untuk itu, dan perpanjangan ijin merupakan konsekuensi dari Perpres No. 51 tahun 2014. Dia juga membantah pihaknya telah menerima sejumlah uang.

Ijin lokasi yang diminta pihak swasta tersebut terkait reklamasi Teluk Benoa, menurut Susi pihaknya tak  bisa menolak karena belum ada Peraturan Pemerintah. Ijin itu sebenarnya ada di Kemenkumham, ijin ini biasanya diminta oleh investor, pengusaha, individual maupun perusahaan yang memerlukan analisis dampak lingkungan.

Menteri Susi Pudjiastuti (foto: linda herawati)

“Dasar ijin lokasi kita untuk Sarbagita di Denpasar itu Perpres 51 tahun 2014, dimana wilayah hijau dirubah menjadi wilayah komersial, maka terbitlah Perpes itu. Kalau hanya memerlukan lahan dibawah 500 hektar ijin ada pada Gubernur. dan disitu sudah ada banyak perubahan di wilayah Sarbagita itu”, pungkasnya.

Ijin lokasi ini akan diperpanjang pihak KKP karena tidak ada opsi lain, dan mereka tidak melihat soal lingkungan karena lingkungan sudah masuk wilayah Perpers. Wialayh disana sudah menjadi kepentingan umum bukan lagi wilayah penghijauan. Jika ingin dirubah menjadi wilayah konversi harus dirubah dulu Perpres-nya atau kembali ke Perpres lama.

Bila kembali ke Perpres lama artinya pembanguan yang sudah terjadi disana itu dinilai pelanggaran. “Kita mau Perpresnya itu dirubah jadi kepentingan umum,  semua orang bisa mengajukan bukan hanya PT TWBI (PT Tirta Wahana Bali Internasional), ada yang mau bangun hotel 500 hektar wajib datang ke KKP minta ijin lokasi, ijin dipakai untuk membuat amdal ya pasti kita kasih” ungkapnya.

Sementara mengenai konsultasi publik ada di amdal bukan di ijin lokasi, ijin lokasi hanya konsekuensi administrasi dari Perpres 51 tahun 2014. Ijin lokasi tidak ada konsultasi publik. Ijin lokasi adalah ijin yang menaungi pembuatan amdal, disinilah konsultasi publik dilakukan.

Bila analisis dampak lingkungan selesai, baru KKP akan mengeluarkan ijin pelaksanaan. Tanpa ijin pelaksanaan reklamasi tidak bisa berjalan. Jadi ijin lokasi bukan go atau not go tapi untuk pembuatan ijin amdal.

“Tidak ada ijin reklamasi di dunia pereklamasian, ada namanya Perpers, ada ijin lokasi, ada amdal, ada ijin pelaksanaan jadi yg namanya ijin reklamasi tidak ada. Awal untuk melakukan reklamasi bila amdalnya itu disetujui awal merubah wilayah itu dari Perpres”, tandasnya.

Yang bisa membuat gol atau tidak golnya reklamasi adalah di Amdal, ijin ini bisa masuk keberatan masyarakat tapi diijin lokasi tidak ada keberatan warga. Ijin lokasi itu mutlak dari Perpres sarbagita itu.

Susi juga yakin jajaran tidak mungkin menerima uang dari perpanjangan ijin lokasi itu, karena negara ini sudah berubah , zaman sudah perubah dan KKP terus melakukan keterbukaan tapi masih saja ada pihak yang meragukan apa yang telah dilakukan institusi tersebut dengan memfitnah KKP telah menerima uang.linda.

Leave a Reply