KKP Pertegas Larangan Ekspor Benih Lobster, Ingin pelaku Ilegal Fishing Dihukum Berat

Home

Jakarta, inspiras1nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menegaskan tidak ada lagi ekspor benih lobster, sementara mengenai ilegal fishing pihak KKP mendorong DPR keluarkan kebijakan sanksi keras terhadap kapal asing pencuri ikan di wilayah kita.

Antam Novambar Plt Dirjen PSDKP mengatakan, era Menteri Trenggono kami tak lagi mengijinkan ekspor bibit lobster, dan bibit tersebut hanya untuk dalam negeri atau untuk budidaya. “Mau tak mau kita harus melakukan budidaya, selama ini Vietnam tak memberikan pengetahuan budidaya tapi kami tetap akan melakukan budidaya”, tambahnya.

Menurutnya, selama ini permintaan bibit lobster dari Vietnam, selama ini mereka menjadi ekportir lobster terbesar. Padahal kita tahu di perairan Vietnam tidak ada tempat pemijahan, semuanya dari Indonesia.

“Karena ekspor dilarang, harga benih lobster terus naik saat ini saja harga bibit yang masih bening dihargai 7 dolar perekor. Ini sulitnya mencegah penyelundupan, karena penduduk kita masih banyak yang hidupnya kekurangan dengan harga segitu mereka tergoda untuk melakukan penyelundupan”, paparnya.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Punk Nugroho Saksono berbincang dengan Plt.Dirjen PSDKP Antam Novambar dalam konferensi pers yang digelar KKP. foto:linda herawati.

Dikatakan, nanti di beberapa wilayah indonesia akan dijadikan lokasi pembudidayaan, Lombok menjadi lokasi percontohan untuk budidaya lobster. “Dulu Thailand merupakan negara pengekspor ikan terbesar, tapi saat ini mereka dibend karena ikan mereka hasil curian dari Indonesia. Mungkin nanti Vietnam seperti itu”, ujarnya lagi.

Sementara mengenai kapal pencuri ikan, KKP sendiri dalam kurun 3 bulan telah menangkap 72 kapal ikan asing yang melakukan pencurian di wilayah Indonesia. KKP ingin kapal-kapal tersebut tak hanya ditenggelamkan tapi juga diberikan ke nelayan lokal, 12 kapal ditangkap terakhir berukuran 40-60 GT cocok untuk nelayan kita.

“Kita coba minta ke pengadilan agar menyerahkan kapal berukuran kecil ke nelayan kita, tak perlu ditenggelamkan. Saya juga ingin pelakunya dihukum dengan sanksi yang berat dan denda yang besar. Karena mereka sudah merusak masa depan laut kita, trumbu karang rusak, dasar laut hancur karena mereka gunakan alat tangkap yang merusak lingkungan”, tegasnya.

Sedangkan mengenai pencurian ikan wilayah timur terutama di perairan Aru, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Punk Nugroho Saksono mengatakan, bahwa pihak KKP berjanji bakal mengetatkan pengawasan di perairan tersebut. Idealnya KKP punya 70 kapal pengawas guna mencegah pencurian di wilayah Indonesia, saat ini KKP hanya punya kapal pengawas sekitar 30 itupun ada yang dalam perbaikan.linda.

Leave a Reply