Jakarta, inspiras1nusantara, Pemerintah terus genjot investasi menuju Indonesia maju, mendukung upaya pemerintah Kementerian ATR/BPN mengeluarkan 7 layanan prioritas untuk meningkatkan investasi. Hal itu diungkap Hadi Tjahjanto saat membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN, di Jakarta.

Dikatakan, 7 layan itu adalah pengecekan sertipikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), hak tanggungan elektronik, roya manual dan elektronik. Empat dari tujuh layanan itu sudah bisa secara elektronik, dan mampu mengurangi 40 persen layanan antrian diseluruh wilayah. Dari 7 layanan ada tambahan yaitu, peralihan atau pendaftaran SK, perubahan HGB, HPL menjadi rumahtinggal, rukan, dan ruko.

Selain layanan tersebut, Kementerian ATR juga memberikan layanan pengaduan yang terintegrasi dalam satu nomer yaitu 0811-1068-0000, layanan ini bisa melalui Whats’up. Masyarakat bisa konsultasi, mengeluarkan uneg-uneg, atau mengadukan hal terkait pengurusan sertipikat tanah.

Dikatakan, pihaknya juga mengeluarkan sertipikasi rumah ibadah dan pondok pesantren, bahkan Hadi menegaskan sertipikasi rumah ibadah dan pondok pesantren bakal diawasi dirinya secara langsung.

“Kita akan melayani seluruh rumah badah tanpa terkecuali, dan tanpa diskriminasi sebagaimana arahan Presiden”, tegasnya meyakini.

Sementara mengenai jual beli, dirinya mengatakan, peralihan jual beli kini sudah bisa secara elektronik, layanan ini akan diluncurkan bertepatan dengan HUT UU pokok Agraria September mendatang.

Menurutnya, layanan tersebut akan mengurangi 80 persen antrian di kantor BPN, dan nanti akan disiapkan ruang khusus bagi masyarakat yang belum mengerti pendaftaraan secara digital. Selama ini masyarakat menilai kemacetan sertipikat ada di BPN atau PPAT, dengan layanan ini tersendatnya sertipikat bisa diketahui dimana ada kemacetannya.

Selain itu, Hadi menjelaskan dengan digitalisasi, masyarakat tak lagi bertanya-tanya soal tarif karena tarif sudah tertera disana sesuai dengan ketentuan dan tidak ada tambahan biaya.linda.