Sosialisasi Asuransi Nelayan dan Pengolahan Data di Atas Kapal Ikan, KKP Gelar Pertemuan

Megapolitan

Makassar, inspiras1nusantara, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Temu Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan/BPAN (Wilayah Timur) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengumpulan dan Pengolahan Data Operasional Penangkapan di Atas Kapal Penangkap Ikan pada 13-15 Mei 2019 di Makassar.

Kegiatan Koordinasi Teknis Pelaksanaan BPAN diikuti 13 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan 158 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Sementara, Bimtek Pengumpulan dan Pengolahan Data Operasional Penangkapan di Atas Kapal Penangkap Ikan dihadiri oleh dosen dan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Universitas Pattimura, serta Universitas Khairun. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri observer perikanan dan penyuluh perikanan setempat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar mengatakan, kedua kegiatan ini bermakna strategis sebagai upaya dalam mewujudkan perbaikan tata kelola perikanan tangkap nasional yang telah menjadi komitmen pemerintah saat ini.

“Perbaikannya salah satunya adalah dengan perluasan perlindungan sosial melalui asuransi nelayan dan perbaikan data hasil tangkapan ikan melalui program observer di atas kapal penangkap ikan,” ungkap Zulficar saat membuka pertemuan pada Senin (13/5).

Zulficar mengatakan bahwa KKP melalui DJPT beberapa tahun ini telah melakukan berbagai reformasi kebijakan dan telah menghasilkan beberapa capaian strategis, di antaranya 1) meningkatnya stok sumber daya ikan dari 7,31 ton tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016; 2) meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 6.677.702 ton tahun 2015 menjadi 7.248.297 ton tahun 2018; 3) meningkatnya PNBP dan pajak perikanan masing-masing dari Rp137 miliar tahun 2015 menjadi Rp645 miliar tahun 2018 dan dari Rp961,99 miliar tahun 2015 menjadi Rp1,082 triliun pada tahun 2018, dan; 4) meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dari 106,4 pada tahun 2015 menjadi 113,27 pada Januari 2019.

“Hal ini, menggambarkan bahwa ikhtiar dan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola perikanan paling tidak sudah memberikan hasil secara nyata. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator lingkungan dan stok ikan yang meningkat, ekonomi perikanan yang terus berkembang, serta meningkatnya aspek kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” terangnya lagi.

Asuransi Nelayan Mandiri Capai 32.989

Terkait dengan BPAN, dalam kurun waktu 3 tahun, KKP telah memberikan jaminan premi asuransi kepada 1.048.177 nelayan. Dari 3.665 klaim, total nilai pertanggungan asuransi nelayan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para nelayan/ahli waris mencapai Rp377 miliar.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program perlindungan nelayan ini, KKP telah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi untuk membuka peluang perpanjangan asuransi secara mandiri. “Alhamdulillah, dari data yang kami terima hingga saat ini, peserta asuransi nelayan mandiri yang terdata sebanyak 32.989 nelayan yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia,” tutur Zulficar.

Tak hanya itu, terkait perlindungan nelayan, KKP juga menjajaki pelaksanaan asuransi bagi para ABK/buruh, salah satunya melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ini terealisasi, maka nelayan ABK dan nelayan buruh akan mendapatkan kesamaan fasilitas dalam perlindungan sosial berupa asuransi,” tambah Zulficar.

Saat ini, KKP telah menargetkan 150.000 nelayan penerima untuk BPAN 2019. Sementara itu, sudah ada sekitar 685.000 nelayan telah terdata dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari sistem “Satudata KKP”.

*2019, 403 Orang Dilatih Menjadi Observer*

Terkait upaya perbaikan data perikanan tangkap, saat ini DJPT terus berusaha untuk melakukan pendataan operasional kapal penangkap ikan. Zulficar mengatakan, salah satu terobosan penting kegiatan pengumpulan dan pengolahan data operasional penangkapan ikan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan adalah dengan menempatkan pemantau (observer on-board).

Ia mengungkapkan, untuk tahun ini, KKP telah berhasil melatih sebanyak 403 orang untuk menjadi observer yang saat ini telah ditempatkan di Medan, Tegal, Sidoarjo, Bitung, dan Ambon.

“Februari 2019 lalu, kami bahkan telah menetapkan 80 orang observer reguler yang ditempatkan pada 30 pelabuhan perikanan di Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/KEP-DJPT/2019.”

Zulficar menambahkan, karena masih belum banyak tenaga observer, DJPT juga telah bekerja sama dengan 11 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Operasional Penangkapan Ikan di Atas Kapal Penangkap Ikan.

“Saya berharap, dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan peran dan kontribusi dunia kampus, baik dosen maupun mahasiswa dalam mengumpulkan data perikanan, sekaligus sebagai bagian dari penyelesaian studi bagi mahasiswa di kampus masing-masing,” tutupnya.humas/linda.

Leave a Reply