RUU Belum Disahkan, Kabakamla: Tetap Bekerja tak Peduli Undang Undang-nya Apa

Home, Nasional

Jakarta, inspiras1nusantara, Badan Keamanan Laut (Bakamla) institusi negara masih terbilang baru, namun soal kinerja dan profesonalitasnya sudah diakui dunia. Semenjak lembaga ini berdiri hingga saat ini masih belum dilengkapi Undang-undang tentang keamanan laut nasional. Kabakamla mengatakan, tidak peduli undang-undangnya apa kami tetap bekerja, tetapi untuk kepentingan negara guna memenuhi syarat operasi berhasil baik itu adanya Kodal (Komando Pengendali) yang pasti ini sangat dibutuhkan.

Demikian diungkap Laksdya Bakamla A. Taufiq R saat media gathering, di Markas Besar Bakamla, Jakarta. Menurutnya, sejak awal 2019 pihaknya sudah melakukan paparan di Komisi I DPR, Menkopolhukam, dan Menkumham. Di gedung dewan sendiri, malah pihak Komisi I yang menginisiasi hal itu setelah mendengar paparan mengenai ancaman di laut.

“Sayangnya, 2019 merupakan tahun politik sehingga pembicaraan yang sudah kita lakukan di awal tahun kembali mentah di pertengahan tahun. Tapi di tahun ini pula pembicaraan kembali dilakukan, dan semua lembaga terkait termasuk Komisi I mendukung dan memprioritaskan RUU Keamanan Laut masuk Prolegnas”, pungkasnya.

Sementara menanggapi bakal ditunjuknya Bakamla sebagai institusi tunggal keamanan laut, yang saat ini kewenangannya masih ada di beberapa lembaga seperti KPLP dan Polairud. Menurutnya, pihaknya tak masalah siapapun yang ditunjuk, namun secar fakta setiap ada pertemuan Coast Guard dunia, Bakamla lah yang diundang. Artinya secara realistis mereka (dunia-red) mengakui Bakamla.

Kabakamla Laksdya A. Taufiq R. ramah tamah dengan insan media di taman Tugu Proklamasi.foto:rio.

“yang kedua Kepolisian memang melakukan penegakan hukum, itu bagian dari Coast Guard juga tapi mereka melakukan di wilayah kedaulatan teritorial ke dalam, Undang-undang nya seperti itu. Lalu teritorial ke luar siapa?, di dunia yang punya kewenangan itu Navy dan Coast Guard”, tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, KPLP bagian Coast Guard juga tapi dia lebih kearah penyelamatan atau mengenai rambu-rambu dan tidak punya kewenangan menindak. Sar laut Basarnas juga bagian dari Coast Guard, makanya kami tidak mempermasalahkan itu. “Kami menghitung effort, dan demi kepentingan negara”, tambahnya.

Lalu ia mengatakan, laut itu tak bisa dipagari, hanya bisa mengendalikan, pengendalian yang paling efektif adalah saat kita menggelar kekuatan pada waktu dan posisi yang tepat melalui informasi yang akurat. Kita tidak punya survelence system maka ini menjadi prioritas kami lima tahun kedepan. Saat ini Puskodal sudah berfungsi meski belum maksimal, tahun depan kita akan perkuat itu semua baik sistem maupun SDM nya.

Menutup pembicaraannya, Kabakamla mengatakan, lima tahun ini kami membangun survelence, lalu berikutnya pencegahan, baru kemudian penindakan. Untuk pencegahan, kita akan memasang sensor di jalur-jalur yang dianggap rawan dan menempatkan Kodal mobile yang bisa digerakan kapanpun jika ada hal yang dicurigai. Kodal mobile ini untuk melengkapi kodal-kodal yang sudah ada.linda.

Leave a Reply