Komitmen KKP Wujudkan Perikanan Tangkap Maju dan Berkelanjutan

Matra

Bandung, inspiras1nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pembangunan perikanan tangkap tahun 2020 – 2024 untuk mencapai kesejahteraan nelayan dan peningkatan pendapatan negara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berpesan agar subsektor perikanan tangkap dapat dioptimalkan dengan segala sumber daya yang ada. Ia meminta agar seluruh masyarakat dapat berkontribusi untuk ikut mewujudkan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan melalui terobosan dan program kerja yang telah ditetapkan.

“Kesejahteraan nelayan itu yang utama, didukung dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP ini juga akan dikembalikan untuk kesejahteraan nelayan, diantaranya melalui asuransi kesehatan dan jiwa, serta jaminan hari tua,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) DJPT.

Menteri Trenggono juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik akibat pandemi. Pihaknya juga tengah mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di waktu yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan peningkatan produktivitas nelayan terus didorong untuk mewujudkan perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan. Selain itu juga terus menumbuhkan minat investasi usaha perikanan tangkap, khususnya pada generasi muda untuk bangga menjadi nelayan.

“Kita diberikan tugas oleh Bapak Menteri untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi pasca produksi sebesar Rp 12 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini kita harapkan akan memberi dampak untuk kesejahteraan nelayan maupun pembangunan infrastruktur perikanan tangkap lainnya,” terangnya.

Fokus kegiatan DJPT tahun 2020-2024 antara lain peningkatan PNBP perikanan tangkap, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan korporasi nelayan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan awak kapal perikanan, pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dan penyediaan kebutuhan BBM untuk nelayan.

“Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan pendataan akan kita lakukan untuk mengubah mekanisme penarikan PNBP menjadi pasca produksi. Selain itu juga didukung dengan penguatan syahbandar di pelabuhan perikanan, enumerator, operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan inspektur Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), termasuk penguatan peran pengelola produksi perikanan tangkap. Begitu pula penguatan sistem perizinan, layanan kepelabuhanan perikanan, pengukuran kapal perikanan, observer on board, dan logbook penangkapan ikan,” paparnya.

Sementara itu, langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan berupa pemberdayaan dan pemberian bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah faktor produksi antara lain kapal perikanan, alat penangkapan ikan, rumah ikan; bantuan pemerintah akses usaha berupa fasilitasi akses pendanaan nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan, peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk korporasi; sedangkan bantuan kehidupan nelayan yaitu kampung nelayan maju (Kalaju), asuransi nelayan dan jaminan hari tua.

“Penguatan korporasi nelayan berupa kelompok usaha bersama maupun koperasi juga akan kita tingkatkan. Begitu pula penguatan awak kapal perikanan, rehabilitasi pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) perairan darat serta penguatan jaringan sistem informasi seperti SILAT, PIPP dan e-logbook penangkapan ikan,” imbuhnya.

Zaini juga mengungkapkan akan memperkuat peran Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI serta operasionalisasi Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Selain itu juga akan menyinergikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap semakin maju.humas/linda.

Leave a Reply