KKP dan Pelaku Usaha Duduk Bersama Temukan Solusi Persoalan Penangkapan Ikan

Megapolitan

Jakarta, inspiras1nusantara, Menciptakan komunikasi yang baik dengan stakeholder kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali melakukan dialog dengan pelaku usaha perikanan tangkap. Menteri Edhy bertemu kelompok pelaku usaha perikanan tangkap dari Pati – Juwana, Jawa Tengah (Jateng) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mendengar keluhan pelaku usaha, salah satunya mengenai mahalnya ongkos penangkapan. Sebagaimana disampaikan Didik, salah satu perwakilan pelaku usaha perikanan tangkap, ongkos penangkapan jadi mahal karena kebutuhan angkut dari tempat penangkapan ke darat. Terlebih kontainer yang tersedia di Jateng dinilai masih sedikit.

“Jadi kalau bisa kita perlu kapal penangkapan ikan yang sedikit lebih besar dari 150 GT dan kapal angkut yang lebih besar daripada 200 GT,” tuturnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Edhy mengatakan dirinya perlu melakukan pertemuan dengan seluruh asosiasi pelaku usaha perikanan tangkap untuk mendalami permasalahan yang dirasakan.

“Saya mau dengar langsung masalahnya. Katanya masalah ongkos angkut. Kalau harga ikan itu kan sebenarnya stabil tapi kalau biaya produksi yang mahal ya ini harus kita carikan jalan keluar,” ungkap Menteri Edhy.

Menteri Edhy khawatir, jika nanti alih muat dari kapal penangkap ikan ke kapal angkut diperbolehkan kembali, pelaku usaha tidak melaporkan hasil tangkapannya dengan benar. Dikhawatirkan terjadi transaksi jual beli ilegal di tengah laut.

Menteri Edhy juga secara tegas meminta komitmen pelaku usaha agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Selain itu, pelaku usaha juga melaporkan persoalan perizinan kapal dan penangkapan ikan. Menteri Edhy menyatakan akan membantu mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan yang ada.

“Kita sedang menyederhanakan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Yang penting tidak melanggar aturan,” imbuhnya.

Namun Menteri Edhy kembali menagih komitmen pelaku usaha perikanan tangkap untuk menjaga laut dan sumber daya alam di dalamnya.

“Kita bersama-sama harus komitmen menjaga. Bapak itu kan menjaga bukan hanya mata pencaharian, Bapak menjaga negara kita dari wilayah terdepan. Kalau ada kapal-kapal asing bapak laporkan ke pengawasan kami di PSDKP. Jadi di laut Bapak bantu jadi mata telinganya kita,” ucapnya.

“Tapi ingat, kalau sampai ada yang sogok menyogok, berbuat curang, saya akan cabut izinnya. Kalau VMS sampai dimatikan, saya bekukan izinnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy bersama pelaku usaha perikanan tangkap juga mendiskusikan persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang dinilai merusak lingkungan. Untuk dapat diterima secara umum, menurut Menteri Edhy perlu ada pengkajian lebih dalam dan pemaparan lebih gamblang terkait alasan mengapa cantrang dilarang.

Pelaku usaha yang hadir pun menyebut, sebenarnya mereka sudah mengikuti program peralihan alat tangkap yang sebelumnya dicanangkan KKP. Tetapi beberapa pelaku usaha terkendala pembiayaan peralihan. “Mereka sebenarnya mau saja berganti dari cantrang, tapi harus diganti alatnya. Dan ini butuh biaya,” aku salah satu pelaku usaha yang hadir.

Dalam pengoperasiannya, mereka mengakui kalau cantrang memiliki dampak merusak, meskipun mereka sebut tidak separah penggunaan trawl. Cantrang dapat mengenai karang hias (coral), tetapi tidak merusak terumbu karang (coral reef).

“Kita ingin menyeimbangkan isu lingkungan dengan isu mata pencaharian Bapak semua. Saya tidak ingin mengabaikan salah satunya. Jadi sebelum aturan dijalankan, kami akan buatkan dulu solusinya,” kata Menteri Edhy.

Terakhir, pelaku usaha perikanan tangkap meminta agar diberi WPP tambahan. Menurut mereka, satu WPP yang diberikan tidak cukup terlebih di musim panceklik ikan.

Menanggapi hal ini Menteri Edhy menjelaskan, pengaturan WPP mutlak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan jumlah kapal dengan sumber daya ikan yang tersedia di wilayah penangkapan. Namun demikian, permintaan pelaku usaha perikanan tangkap untuk diberi tambahan WPP yang berdampingan akan dipertimbangkan.

Menteri Edhy menekankan, pemerintah pasti menginginkan yang terbaik untuk masyarakat, menjadikan hidup masyarakat lebih sejahtera. Tak hanya melalui penyerahan bantuan, tetapi juga perumusan aturan yang berpihak bagi kepentingan orang banyak.humas/linda.

Leave a Reply