Ketua DPR: Purnawirawan Jangan Seret TNI Aktif Masuk Politik

Matra

Jakarta, inspiras1nusantara, Ketua DPR mengingatkan para purnawirawan agar tak menarik anggota TNI aktif masuk dalam ranah politik, karena TNI itu ada di semua parpol dan semua golongan. Merekalah penjaga demokrasi untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Hal itu diungkap, Bambang Soesatyo usai memberi kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, ia mengangkat tema “Peran DPR dalam Menjaga TNI Netral dalam Pemilu”. Menurutnya, tidak hanya DPR, TNI, Polri, tapi seluruh rakyat berkepentingan TNI dan Polri tidak ditarik-tarik dalam pusaran politik yang kian menghangat menjelang pemilu.

Lebih lanjut dikatakan, bila TNI netral bisa dikatakan 60-70 persen pemilu sukses, apalagi kalau TNI benar-benar menjaga porsinya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan dari gangguan-gangguan yang mencoba memecah belah bangsa ini mendekati pemilu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengisi kesan-kesan dibuku tamu disaksikan Danseskoal Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian. foto:linda herawati.

“Lewat hoax-hoax yang dimainkan menjelang pemilu, termasuk pembuktian-pembuktian bahwa pemilu ini bakal ada kecurangan. Ini menjadi tugas TNI dan Polri untuk mengantispasi kegaduhan dengan Pengkondisian-pengkondisian yang tadi saya sebut dalam kuliah umum”, tandasnya.

Ia katakan, termasuk purnawirawan untuk tidak menarik-narik adiknya yang masih aktif untuk memihak pada Parpol. Biarkan adik-adik kita ini yang masih di Kesatuan tetap netral dan menjaga pemilu ini. Saat disinggung apakah hal itu ada, ia mengatakan, itu belum ada tapi kita harus memberi warning sebelum terjadi dan baru menyesali.

Dikatakan, kami dari parlemen mengingatkan seluruh elit politik, termasuk para purnawirawan dan tokoh masyarakat jangan tarik-tarik TNI yang sudah jelas tugas dan kewajibanya dalam politik mereka harus netral dan berada di semua parpol dan di semua golongan serta kelompok.

Sementara itu, terkait besaran anggaran untuk TNI dalam menjaga keamanan, menurutnya ini domain pemerintah meski DPR sudah menetapkan pagu anggaran untuk TNI melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Ini domain pemerintah, biar nanti Panglima TNI dan Kapolri yang membahasnya, karena ini masuk levelnya pemerintah”, tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan media.linda.

Leave a Reply