Jalur Laut selat Sunda Dipisah, Pangkoarmada Tinjau Kesiapan Jajaran

Home, Matra

Jakarta, inspiras1nusantara, Panglima Koarmada l meninjau kesiapan jajarannya memberlakukan aturan baru, pemisahan jalur internasional yang melewati selat Sunda dan selat Lombok. Adapun aturan tersebut bakal diberlakukan Juli mendatang, pemisahan jalur itupun telah disetujui pihak internasional yang menerbitkan penggunaan jalur laut untuk pelayaran internasional.

Pangkoarnada l Laksda TNI Achmadi Heri Purwono mengatakan, pemerintah sudah meminta ijin tersebut saat sidang Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk pemisahan jalur laut di selat Sunda demi keamanan kapal yang berlayar di wilayah kita. Tiap hari ada sekitar 30 kapal yang melintas dari selatan ke utara atau sebaliknya.

Bahkan menurut data tiap tahunnya sekitar 10 ribu kapal melintas di selat Sunda, jalur itu memang menjadi jalur internasional. Karena pemerintah melalui TNI AL berupaya mengamankan jalur tersebut guna keselamatan Pelayaran internasional.

Selain pelayaran internasional, di selat Sunda ada penyebarangan domestik dari pelabuhan Merak ke Bakehuni dan sebaliknya yang juga memanfaatkan jalur tersebut. Rencananya, kapal dari Merak menyusuri jalur sebelah kanan sementara kapal dari Bakehuni di sisi kiri. Selama ini baik dari dan ke Merak di jalur yang sama sehingga rentan terjadi kecelakaan laut.

Pangkoarmada l kunjungi Lanal Banten, cek kesiapan pemberlakuan aturan pemisahan jalur laut selat Sunda.foto:linda herawati.

“Kita sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi undang-undang internasional punya kewajiban menyiapan alur dan menjamin keamanan kapal-kapal yang melewati alur tersebut. Jadi yang siapkan adalah pengaturan dan nanti masing-masing kapal akan diberi peta laut secara elektronik, sehingga mereka bisa memonitor apakah menyimpang atau tidak dari alur yang sudah ditentukan”, tandasnya.

Lalu ia menambahkan, selama masa sosialisasi hingga 1 Juli nanti, kapal yang melanggar aturan pemisahan alur akan diperingati. Namun pada saat hal itu berlaku dan semua pihak sudah memahami aturan baru, TNI AL akan menindak kapal yang melanggar aturan tersebut.

Koarmada I sebagai jajaran TNI Angkatan Laut mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah mensukseskan hal tersebut. Karena ini sesuai dengan amanah isi Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI, yang di dalam bab penjelasannya pada pasal 9b, secara garis besar menyebutkan Tugas Angkatan Laut menjalankan fungsi penegakan hukum dan dan menjaga keamanan di laut, salah satunya terbebas laut dari ancaman navigasi dan tindakan-tindakan lainnya. Selat Sunda merupakan wilayah kerja dan tanggung jawab dari Koarmada I.linda.

Leave a Reply